Siang ini, di tepian waktu penghujung Dhuzur tepat adzan dikumandangkan pertanda waktu Azhar sudah masuk. Tergelitik dengan berita yang bertaburan di beberapa media, baik media online maupun televisi, juga media social.

Nun jauh di Papua, gunung di Papua bergemuruh lagi, tapi bukan pertanda akan ada letusan gunung api melainkan tambang di area pengunungan menjadi sebuah perdebatan hebat antara pemerintah Indonesia dan PT. Preeport McMoran.

Papua hari ini tidak lebih sebagai daerah jajahan sejak Indonesia merdeka. 50 tahun konsentrat mineral diekspor entah kemana, berapa jumlahnya dan dijadikan apa.

Hal ini masih absurd dalam validitas data produksi Freeport sejak 1967 hingga 2017. kekerasan yang lahir di area tambang itu tak terhitung lagi. berapa dari mereka harus merengang nyawa dan kehilangan sanak sodara dan juga lahan berburu, pertanian serta tanah adat ,akibat eksploitasi alam yang begitu ekstrem sehingga gunung disulap menjadi lembah yang curam.

Disana terjadi banyak kejahatan kemanusiaan. penegakan HAM sampai hari ini belum menemui titik terang. Dan solusi Otonomi Khusus masih berjalan setengah hati, terlihat Papua masih menjadi daerah tertinggal, akses layanan publik yang masih minim menyentuh masyarakat. 

Papua seakan anak tiri dari NKRI. Sejak era kepemimpnan Presiden pertama, Soekarno, sering menyoal kepermukaan tentang kerjasama pembangunan area tambang di Papua dengan Presiden Amerika John F. Kennedy hingga pada akhirnya Soekarno lengser dan John F. Kennedy mati tertembak di salah satu acara kenegaraan.

Pada awal periode pemerintahan Soeharto dimana pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembangunan ekonomi.

Dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-Undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).

Tahun 2009, pada era SBY ,dibuatlah landasan hukum untuk langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan minerba, pada tanggal 12 Januari 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Ini merupakan salah satu upaya untuk menegaskan kembali upaya pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah sekaligus pula menegaskan kembali keberadaan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Ini sungguh sangat jauh dari harapan masyarakat Indonesia, khususnya warga Papua yang merasakan langsung kondisi sosial, budaya, ekonomi dan hukum yang begitu timpang di Bumi Cendrawasih. Seiring implementasinya, ternyata keberlakuan UU Minerba masih belum mampu menjawab beberapa permasalahan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan minerba. Tercatat banyaknya kasus- kasus seperti tumpang tindih dan jumlah perizinan yang terlalu banyak serta tidak terkontrol,
sinkronisiasi terhadap perundang- undangan yang terkait, pencemaran lingkungan hidup, izin penggunaan lahan, sampai kriminalisasi dan keluhan masyarakat sekitar daerah pertambangan atas oprasional perusahaan pertambangan. yang banyak terjadi di area tambang Freeport dibawah naungan McMoran, perusahaan asal Amerika.

Amerika menjadi negara pertama yang menjamah dan mengeruk hasil alam bumi Papua yang sudah berlangsung 50 thn lamanya.

Pertanyaanya. apa sumbangsih Amerika pada Indonesia, khsusunya pada bumi Papua. Dilihat dari data indeks pembangunan manusia (IPM 2016) Papua menjadi provinsi dengan angka IPM terendah yaitu hanya 56,75 atau jauh dari angka 60.

Pendidikan, kesehatan dan laju pertumbuhan ekonominya yang masih rendah dibandingakan dengan provonsi lainnya di Indonesia. Tentu hal ini sangat timpang dimana Papua yang banyak memberikan sumbangsih untuk Indonesia ternyata hari ini kondisinya masih sangat memprihatinkan.

Amerika dengan rayuan tegasnya menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan yang harus diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) itu ditolak dengan terang-terangan. malah Indonesia sebagai pemilik sah tanah Papua diancam dengan pertemuan hangat di abitrasi international untuk merundingkan hal ini.

Amerika sudah memainkan skenarionya sebagai negara adidaya (united states) dengan ideologi negara liberal. Cina yang hari ini tetap menjadi negara terdekat bahkan intim dikarenakan Cina sejak kemerdekaan 1945 sampai hari ini dia sudah mendiami hampir semua pulau yang ada di Indonesia. ada interest yang dibangun sampai dengan asimilasi gen, yang menjadikan perpaduan dan pengakuan Tionghoa menjadi ras yang diakui di Indoensia pada era Presiden Abdurahman Wakhid (Gus Dur).

Cina hadir dengan posisi sebagai kekasih intim yang kapan saja siap meng-invest untuk akselerasi pembangunan di daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, mulai dari transportasi massa, pabrik, pembangkit listrik sampai dengan pertambangan sudah dibangun di Indonesia berkat kerja sama yang telah
diteken oleh pemerintah Indonesia.

Tentu ini menjadi sebuah komitmen yang telah tersepakati bersama bahwa Cina hari ini sudah menjadi sahabat Indonesia dengan torehan tinta dan cap basah kenegaraan Indonesia-Cina. Ideologi Cina adalah komunis, dimana cerita sejarah membawa komunis sebagai ideologi yang ditolak keras di Indonesia.

Sementara, Arab juga menjadi negara yang mempunyai irisan yang kuat dengan Indonesia. Sejak King Faisal mengunjungi Indonesia pada 10 Juni 1970, pada masa pemerintahan Pak Harto, Presiden ke-2 (Orde Baru).

Tahun ini, rombongan Kerajaan Arab kembali menginjakkan kakinya di Indonesia dibawah kepemimpinan King Salman. Mereka hadir membawa kado istimewa untuk pemerintahan Indonesia yang dipimpin Ir. Joko Widodo berupa investasi senilai 335 Trilyun.

Kunjungan ini diharapkan menjadi magnet baru untuk menghangatkan kembali hubungan Arab-Indonesia, bukan hanya dimusim haji dan umroh tetapi di
multi sektoral, khusunya pada pengeloaan Sumber Daya Alam, karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Arab dengan ideologi Islam tentu akan menjadi daya rekat untuk diplomasi dan kerjasama dibidang apapun. 

Ancaman Amerika dengan abitrasi international, pemutusan Hubungan Kerja Massal di Bumi Cendrawasih. 

Cina dengan Investasi jangka panjang, Bunga yang lumayan dan sistem pengerjaannya dikelolah Aseng.

Arab dengan Investasi yang jumlahnya fantastis tanpa bunga dan pengelolaan Mandiri (masih tanda tanya).

Indonesia sebagai negara multikultural dengan landasan Pancasila, UUD1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tentu merupakan daya pikat dan aroma yang mengikat oleh ketiga negara tersebut. 

Indonesia harus bersikap!

Papua harus sejahtera!

Mari berdaulat di negeri sendiri.