OPINI—Sejak akhir tahun 2017 hingga akhir bulan Februari 2018, pengguna ponsel (telepon seluler) dihantui pemblokiran nomor kartu telpon. Pemblokiran secara berkala akan dilakukan kepada nomor telpon yang belum diregistrasi (pengguna baru) dan diregistrasi ulang (pengguna lama).

Tidak cukup dengan himbauan melalui media cetak dan elektronik atau media sosial, himbauan juga dilakukan melalui sms. Tak ayal lagi, pengguna pun terintimidasi dan akhirnya melakukan registrasi dan atau registrasi ulang.

Permenkominfo No. 12 Tahun 2016 dan Permenkominfo No. 14 Tahun 2017 yang dijadikan acuan kebijakan untuk melakukan registrasi dan atau registrasi ulang, dengan salah satu tujuannya adalah mengantisipasi adanya penyalahgunaan nomor telpon.

Untuk melakukan registrasi dan atau registrasi ulang pengguna kartu telepon (pelanggan) harus menyertakan data pribadi yang sangat penting, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Belum diketahui pasti apa korelasi antara menghindari terjadinya penyalahgunaan nomor telepon dengan didaftarkannya NIK dan KK. Publik berasumsi secara sederhana, mungkin jika seseorang menyalahgunakan nomor telepon, maka pelaku mudah ditangkap, karena sudah ada data dimana ia tinggal, mengacu pada alamat yang tertera pada KTP. Lalu bagaimana jika alamat tinggal pelaku tidak sesuai dengan alamat KTP?

Pertanyaan berikutnya yang muncul, bagaimana jika data pribadi pengguna/pelanggan justru disalahgunakan oleh pihak lain? Pertanyaan tersebut, atau lebih tepatnya sebuah ketakutan atau kekhawatiran,  terjawab dengan adanya kabar bahwa terjadi kebocoran data pengguna/pelanggan pasca registrasi dan atau registrasi ulang.

Terkait kekhawatiran adanya kebocoran data tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak ada kebocoran data, tetapi ada kemungkinan penyalahgunaan NIK dan KK saat registrasi.

Baca: Kementerian Kominfo: Kemungkinan Terjadi Penyalahgunaan NIK dan KK Saat Registrasi, Bukan Kebocoran Data

Tetapi apakah pernyataan tersebut cukup mejawab kekhawatiran dan ketakutan pengguna kartu telpon? Apa jaminan yang diberikan oleh pemerintah bahwa data pengguna/pelanggan tersebut tersimpan aman di era dimana kejahatan siber semakin canggih ini.

Pemerintah dan DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) akan mengagendakan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018. Aturan ini nantinya mengikat bagi sektor publik (negara) maupun swasta yang memiliki layanan penyimpanan data.

Regulasi ini mengatur perihal praktik perekaman, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, termasuk juga retensinya, yang di dalamnya diatur mengenai badan yang memiliki otoritas untuk mengawasi penggunaan data-data pribadi tersebut. Tidak hanya itu, dalam aturan tersebut juga akan disediakan mekanisme pemulihan bagi pengguna/pelanggan yang data pribadinya dipindahtangankan secara tanpa hak (baca, sewenang-wenang).

Terkait ketakutan adanya penggunaan data pribadi pelanggan, dalam hal ini NIK dan KK oleh pihak lain, Kemenkominfo melalui Ketua BRTI (Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia), Prof Ahmad Ramli, mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak.

Kementerian Kominfo meminta operator untuk mengawasi peredaran dan distribusi kartu selulernya dan menjamin gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi dan aktivasi kartu prabayarnya secara benar, dengan hak sesuai perundang-undangan.

Baca: Kementerian Kominfo Meminta Operator Mengawasi Peredaran dan Distribusi Kartu Seluler

Pemilihan Presiden 2019

KTP dan KK adalah dua hal penting yang menentukan seorang warga negara berhak memiliki suara untuk memilih penimpinnya. Tanpa NIK dan KK, mustahil seorang warga negara bisa terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Dan sebagaimana diketahui, pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Registrasi dan atau registrasi ulang kartu telepon yang semula hanya ditakutkan atau dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, kini berkembang menjadi kecurigaan, bahwa pendataan tersebut berhubungan dengan Pilpres 2019.

Asumsi liar yang berkembang di masyarakat tidak bisa disalahkan, sah saja masyarakat berasumsi demikian. Karena kebijakan terkait penggunaan kartu telepon berikut penjelasan yang mengikutinya, belum mampu menjawab pertanyaan sebagian masyarakat, terkhusus pengguna kartu telpon, tentang apa tujuan sesungguhnya dari registrasi dan atau registrasi ulang kartu.

Jika hanya penjelasan bahwa kebijakan tersebut untuk melindungi pengguna/pelanggan dari penyalahgunaan kartu telepon dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, bukankah pengguna atau pelanggan bisa melindungi sendiri nomor teleponnya dari kejahatan siber, salah satu cara melindungi keamanan dan kerahasiaan kartu telpon yang digunakannya adalah dengan menggunakan haknya untuk merahasiakan NIK dan KK miliknya.

Ketika NIK dan KK sudah tidak hanya ada di tangannya (pengguna/pelanggan), bukankah justru membuka peluang bagi pengguna/pelanggan menjadi korban penyalahgunaan data pribadi.

Tinggal menunggu waktu, apakah nanti saat pelaksanaan Pilpres 2019 akan ada iklan massal terkait “seruan” memilih pada calon tertentu atau tidak. (*SPA)

 

Membaca Berita Sukur KLIK DI SINI

Lelaki kelahiran Kombikuno ini berkomitmen untuk berproses bersama Warta Sultra dalam mewujudkan mimpi menjadi insan media yang baik dan benar. Bergabung dengan Warta Sultra sejak 2015. Berkat loyalitas dan integritasnya, sekarang menempati posisi Pemimpin Redaksi.

Leave a Reply

  • (not be published)