OPINI—Melalui KEPPRES (Keputusan Presiden) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 (44/1984), Jenderal Besar HM. Soeharto atau yang lebih akrab disapa Pak Harto selaku Presiden Republik Indonesia (RI) ke-2 menetapkan tanggal 23 Juli sebagai tanggal diperingatinya Hari Anak Nasional (HAN).

KEPPRES Nomor 44 Tahun 1984

KEPPRES yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 1984 tersebut dibuat dengan mempertimbangkan, bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan oleh karenanya kepada anak perlu diberikan bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Disamping bekal tersebut, usaha pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka kepada orang tua dan masyarakat serta kepada bangsa dan negara.

Berita terkait: AKBP Harry Goldenhardt: Anak-anak Indonesia Berhak Mendapatkan Pendidikan Cinta Tanah Air

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kesejahteraan anak pada umumnya.

Hak-hak Anak Indonesia

Hari Anak Nasional diperingati mulai dari tingkat pusat hingga daerah dengan tujuan menghargai hak-hak anak Indonesia.

Sebelum dikeluarkannya KEPPRES Nomor 44 Tahun 1984, untuk menunjang kesejahteraan anak dan melindungi hak-hak anak Indonesia, secara hukum dan perundangan, Pemerintah pada masa itu telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) tentang Kesejahteraan Anak yang memuat berbagai ketentuan tentang masalah anak di Indonesia.

Selanjutnya, diterbitkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 1989. Dalam INPRES Nomor 2 Tahun 1989 telah ditetapkan tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak sebagai landasan hukum terciptanya Dasawarsa Anak Indonesia I pada tahun 1986 – 1996 dan Dasawarsa Anak II pada tahun 1996 – 2006.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Peringatan HAN adalah momen mengajak semua komponen untuk bersama-sama mewujudkan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan kepada anak serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun hak-hak anak-anak Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 adalah, hak untuk dapat hidup, tumbuh serta berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak atas sebuat atau suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak untuk beribadah menurut agamanya (keyakinannya), berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.

Hak untuk mengetahui orang tuanya (orang tua kandung), dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, mental, dan sosial.

Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilainilai kesusilaan dan kepatutan.

Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakatnya, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi setiap anak penyandang cacat.
Hak mendapat perlindungan dari perlakuan seperti : Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan ,Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.

Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Hak untuk memperoleh perlindungan dari Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, dan Pelibatan dalam peperangan.
Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penyiksaan, penganiayaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pada KEPPRES Nomor 44 Tahun 1984 Pasal 1 ayat 2 diputuskan bahwa Hari Anak Nasional bukanlah hari libur.

Atas nama menghargai hak-hak anak-anak Indonesia sebagaimana tujuan diperingatinya Hari Anak Indonesia, peringatan Hari Anak Nasional seharusnya dijadikan sebagai hari libur, bebaskan anak-anak untuk bermain, bergembira, dan ceria pada peringatan Hari Anak Nasional.

Tidak hanya sekedar diliburkan tetapi pemerintah pusat dan daerah harus secara serius mengemas acara peringatan HAN sebagai hadiah bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Sehingga HAN bukan sekedar jadi hari peringatan yang dingat dan diperingati oleh orang-orang dewasa tanpa dirasakan langsung oleh anak-anak dari seluruh lapisan, atau bahkan tidak semua anak di Indonesia tahu bahwa hari ini adalah Hari Anak Nasional. Hari dimana secara tertulis, hak mereka dihargai.

Perempuan kelahiran Surabaya berdarah Madura yang ingin menua di Sulawesi Tenggara. Penulis lepas. Pendiri dan pemilik Sari Management (2002), Pendiri dan Pemilik Sari Communication (2006). Pelaku bisnis online, Pendiri dan pemilik Warta Sultra. Pengasuh anjing dan kucing.

One Comment to: Menghargai Anak-anak Indonesia, Hari Anak Nasional Seharusnya Ditetapkan sebagai Hari Libur

Leave a Reply

  • (not be published)