BERBAGI
Ketua Bawaslu Kendari, Sahinuddin, SH/Foto : Bakri

KENDARI—Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) oleh calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendari mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kendari.

Ketua Bawaslu Kendari, Sahinuddin, SH mengatakan, pelanggaran pemasangan APK sebelumnya telah disampaikan kepada masing-masing pihak partai politik (parpol) untuk segera menurunkan APK yang telah dipasang. Namun penyampaian tersebut hingga saat ini belum diindahkan sebagian parpol.

“Kami bersama Satpol PP sudah sepakat, Insya Allah kalau tidak ada halangan hari Kamis tanggal 1 November 2018 kami bersama-sama KPU sudah turun untuk menertibkan,” ujarnya kepada Warta Sultra saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/10/2018).

Sebagai peringatan terakhir, pihak Bawaslu bersama KPU Kendari akan melakukan rapat pemantapan yang akan dihadiri unsur parpol di Aula Kantor KPU yang akan digelar pada Rabu sore (31/10/2018). Sahinuddin berharap kepada seluruh caleg agar menertibkan diri sendiiri terkait dengan pemasangan APK.

Terkait dengan APK yang tidak memenuhi syarat, Sahinuddin mengatakan bahwa hal tersebut hanya pelanggaran administrasi. Langkah pertama yang dilakukan pihak Bawaslu adalah melakukan himbauan terhadap para caleg dari berbagai parpol.

“Jadi kami dari Bawaslu satu hari sebelum pelaksanaan kampanye kami sudah menghimbau. Kemudian KPU terakhir tanggal 18 Oktober sudah melakukan teguran sifatnya teguran peringatan 1×24 jam untuk menurunkan APK. Jika teguran tidak diindahkan, maka tindakan selanjutnya adalah KPU bersama-sama Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban,” jelasnya.

Ia sampaikan, Bawaslu setiap saat dikunjungi oleh para caleg untuk melakukan konsultasi. Pada intinya, pihak parpol sudah menyadari jika ada hal yang salah. Terkait lokasi pemasangan APK yang melanggar, ia mengatakan, ada bermacam-macam karakteristik. Pertama, APK yang dipasang di lokasi yang tidak ditetapkan KPU dan APK yang dipasang dalam zona yang sudah ditetapkan KPU namun dipasang di pohon.

“Ada juga yang sudah memenuhi tapi kontennya lagi yang tidak tepat, misalnya kontennya kan mengharuskan ada empat hal kalau yang difasilitasi KPU. Pertama, logo dan nomor urut partai. Kedua, gambar pengurus partai. Ketiga, visi misi dan program partai. Keempat, bisa memasang ikon partai atau tokoh tapi tokoh itu ada kaitannya dengan partai,” ungkapnya.

Selain itu, dalam ketentuan SK KPU 1096, konten baliho bisa ditambah dengan jumlah maksimal masing-masing lima baliho dalam satu desa atau kelurahan dan maksimal 10 spanduk untuk setiap desa atau kelurahan.

“Tapi itu jatah pendekatannya bukan pendekatan per caleg akan tetapi per parpol. Karena peserta pemilu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah partai politik, calon DPD perseorangan dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi bukan pribadi caleg tapi itu jatah partai,” pungkasnya. (*SR)

Facebook Comments