BERBAGI
Kunjungan anggota Bawaslu dan KPU Muna di Kantor DPD PSI Muna yang diterima langsung oleh Ketua DPD PSI Muna, Aman Sofyan/Foto: Koleksi pribadi Aman Sofyan

MUNA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam rangka sosialisasi alat peraga kampanye (APK) pemilihan umum (pemilu) 2019.

Menanggapi hal tersebut, Aman Sofyan selaku Ketua DPD PSI menyampaikan, apresiasi terhadap kunjungan Bawaslu dan KPU untuk saling mendengarkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing termasuk partai politik (parpol) dalam mewujudkan pileg dan pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk.

“PSI Muna dan para calegnya harus tertib dengan aturan yang telah dibuat oleh KPU, hal ini agar apa yang menjadi harapan bangsa bahwa calon-calon anggota DPRD yang terpilih nantinya tertib administratif. Bagi caleg yang memasang APK tidak sesuai dengan PKPU harus diberi peringatan,” tulisnya dalam pers rilis yang diterima oleh Warta Sultra, Selasa (30/10/2018).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa partai lama harus memberikan contoh yang baik kepada partai pendatang baru. Setiap APK yang dipasang harus memuat visi dan misi, program, nomor urut partai, serta mencantumkan ketua, sekretaris dan bendahara.

“Kunjungan Bawaslu dan KPU di Kantor DPD seluruh partai politik akan menjadi satu pemahaman yang sama bagi setiap partai politik,” jelasnya.

Aman yang juga salah satu celeg dari dapil 1 Kecamatan Katobu dan Batalaiworu ini menegaskan, dalam pemilu 2019 mendatang, PSI tidak akan melakukan politik praktis dengan membagi-bagikan uang kepada rakyat, karena bagi-bagi uang merupakan tindakan yang menyuburkan korupsi di negeri ini.

“Salah satu saran yang berulangkali kami dengar dari para senior bahwa cara termudah untuk menarik suara rakyat adalah dengan bagi-bagi uang. Bahkan ada pepatah, nomor berapa, berani bayar berapa. Tapi kami di PSI tidak akan melakukannya karena kami percaya praktek menyuap rakyat itu akan menghancurkan negara ini, karena jika sudah terpilih tentunya mereka pasti harus berpikir bagaimana cara untuk mengembalikan uang itu,” tegasnya.

Menurutnya, jika praktek politik praktis terus menerus dibiarkan terjadi kepada rakyat, maka hal yang tidak bisa dipungkiri adalah lahirnya caleg yang korup.

“Artinya kalaupun dengan menggunakan semua gaji untuk bayar utang menyogok rakyat, itu belum cukup, karena itulah banyak anggota DPRD yang akhirnya jadi korup. Mereka mungkin saja semula orang baik, tapi akhirnya jadi korup karena harus menutup biaya yang sudah dikeluarkan semasa kampanye tadi,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa para anggota parlemen semacam ini akan berusaha mengeruk uang rakyat sebanyak-banyaknya begitu mereka duduk di DPRD.

“Inilah yang menjelaskan mengapa kita mendengar ada korupsi berjamaah seperti yang terjadi selama ini. Jadi kami di PSI tidak akan pernah melakukan bagi-bagi uang untuk rakyat di masa kampanye ini. Kami percaya, karena PSI ingin masuk parlemen atas dasar niat baik yaitu mensejahterakan rakyat, caranya pun harus baik. Mudah-mudahan langkah ini didukung anda semua,” pungkasnya. (*SR)

Facebook Comments