BERBAGI
Suasana lokakarya Pemda Konsel/Foto : Humas Konsel

KENDARI—Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) gelar lokakarya kelembagaan dan pengintegrasian agenda adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana kedalam master plan KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) Kecamatan Tinanggea.

Lokakarya ini mengangkat tema “Identifikasi dan Integrasi Program Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana serta Perumusan Rancangan Kelembagaan Dalam Master Plan KPPN Tinanggea Demi Terwujudnya Kemandirian Desa dan Ketangguhan Daerah”. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kecamatan Tinanggea.

Assisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setda Konsel, Ir. Armansyah menyampaikan bahwa KPPN Tinanggea merupakan arahan rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang merupakan implentasi dari program nawacita ketiga Presiden RI yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

Sejalan dengan itu Bupati Konsel, Surunuddin Dangga telah mengeluarkan SK No 410/333 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan KPPN Tinanggea yakni sebanyak 13 desa dan satu kelurahan se-Kecamatan Tinanggea.

“Dengan harapan desa-desa dalam delinasi KPPN dapat membangun kerjasama yang efektif guna terlaksananya berbagai program pembangunan di wilayah KPPN, tentunya dengan bantuan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD termasuk jika dimungkinkan dukungan dana desa sesuai dengan skala penggunaannya, sehingga dapat berjalan secara terpadu demi mewujudkan kawasan perdesaan yang mandiri, berdaya saing menuju desa maju Konawe Selatan hebat,” jelas Armansyah melalui pers rilis yang diterima Warta Sultra, Rabu (7/11/2018).

Ia menambahkan, sebagai langkah awal dari program pembangunan KPPN oleh pemerintah pusat melalui bantuan fasilitas Kementerian PUPR tahun 2018 ini telah dilaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan yang disebut dengan master plan KPPN yang saat ini sudah masuk dalam tahap seminar akhir di Kementerian PUPR.

Untuk itu, lanjut Armansyah, melalui kegiatan lokakarya ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan serta informasi penting lainnya yang akan melengkapi perbaikan penyusunan master plan KPPN Tinanggea khususnya dari aspek kelembagaan dan integrasi program adaptasi perubahaan iklim.

“Untuk diketahui secara nasional ada 60 kabupaten atau kota se-Indonesia yang mendapatkan program KPPN dan di Sultra ada dua kabupaten yang mendapatkan program KPPN yaitu Muna Barat dan Konsel yakni KPPN Tinanggea,” jelasnya.

Tuan rumah penyelenggaraan lokakarya Kepala Wilayah Kecamatan Tinanggea, Rafiuddin menambahkan bahwa Tinanggea memiliki potensi produk unggulan yang komplit mulai dari sektor pertanian dan perkebunan, sektor kelautan dan perikanan dan sektor budidaya, dari 13 desa dan satu kelurahan yang masuk dalam program KPPN Tinanggea, yang telah dibagi dalam beberapa klaster produk unggulan yaitu klaster padi sawah dan kelapa, klaster udang dan terasi serta klaster rumput laut dan kepiting rajungan.

“Adapun desa atau kelurahan yang masuk dalam KPPN Tinanggea yaitu Desa Akuni, Desa Asingi, Desa Bomba-Bomba, Desa Bungin Permai, Desa Lapoa, Desa Lasuai, Desa Lanowulu, Desa Panggosi, Desa Roraya, Desa Tatangge, Desa Telutu Jaya, Desa Torokeku, dan Desa Wundumbola serta Kelurahan Tinanggea,” tuturnya. (*SR)

Facebook Comments