BERBAGI
Hamsah salah satu anggota PAW DPRD Mubar (Kiri) bersama Bram selaku Dewan Pembina AMPH Sultra/Foto: La Niati

KENDARI—Salah satu calon pengganti antar waktu (PAW) anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna Barat (Mubar) dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyayangkan sikap Ketua DPRD Mubar yang tidak mengindahkan hasil pleno KPU Mubar dalam proses pelantikan PAW.

Sebelumnya pada tanggal 31 Oktober 2018 lalu, DPRD Mubar melantik tiga orang PAW diantaranya, Nurdia Sanggu dari PPP, Nur Aisyah dari PPP dan Ahmad Abbas Karib dari Partai Nasdem dari tujuh orang anggota PAW yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mubar.

Sementara itu, empat orang PAW lainnya yang diajukan oleh KPU Mubar yang belum dilantik berasal dari PAN dan PPP, diantaranya, Hamsah akan menggantikan Amiluddin dari PAN, Wa Ode Andriani akan menggantikan Samad A Syamsur dari PAN, La Harifu akan menggantikan Munarti dari PAN, dan Salim Santri akan menggantikan Kadir Baiduri dari PPP.

Menanggapi hal tersebut, Hamsah salah satu anggota PAW yang batal dilantik menuding bahwa polemik PAW di DPRD Mubar karena adanya permainan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak mampu mempertanggung jawabkan persoalan ini.

“Terkait PAW ini, Ketua DPRD Mubar harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Pasal 104. Saya menilai, hari ini Ketua DPRD tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah tersebut,” tuturnya kepada awak media saat ditemui di Warung Kopi Koe Pas yang terletak di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Rabu (7/11/2018).

Lebih lanjut Hamsah mengatakan, pihaknya meminta pertanggung jawaban Ketua DPRD Mubar terhadap tidak ditindaklanjutinya surat usulan ke gubernur. Sementara perintah dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 jelas bahwa apabila setelah tujuh hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD maka Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

“Jangan sampai Pimpinan DPRD hari ini telah kemasukan angin dengan persoalan ini, karena yang ia lakukan tersebut sebagai suatu bentuk perlawanan hukum, karena usulan tersebut langsung dari DPP PAN, DPD PAN dan KPU,” jelasnya.

Ia tegaskan, pihaknya akan terus memproses masalah tersebut. Hamsah juga meminta DPRD Sultra untuk memanggil Biro Pemerintahan Sultra terkait permasalahan PAW DPRD Mubar.

“Hari ini Pimpinan DPRD telah melecehkan PAN. Saya di sini menjaga harga diri partai,” tegas Hamsah.

Di tempat yang sama, Bram Barakatino selaku Dewan Pembina Aliansi Mahasiwa Pemerhati Hukum (AMPH) Sultra mengatakan bahwa pembatalan empat orang PAW DPRD Mubar sarat kepentingan politik.

“Ketujuh nama PAW DPRD Mubar melalui verifikasi KPU melalui rapat pleno, rapat tersebut sifatnya ketetapan, namun dalam kenyataannya tidak ada fakta persidangan hasil pleno KPU tersebut diskreditkan,” tuturnya. (*SR)

Facebook Comments