Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menssosialisasikan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Kendari. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Walikota Kendari.

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Trigamareva mengatakan bahwa masalah pengelolaan aset menjadi celah bagi orang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

“Sebenarnya ini pembiaran di masa-masa lalu, yang namanya pembebasan ya pembebasan saja, bukti-bukti pembayaran kepada pihak yang tanahnya dibebaskan tidak teradministrasikan dengan baik. Kemudian setelah dibebaskan tanahnya tidak diamankan secara fisik. Mestinya harus disertifikatkan,” ujarnya pada awak media saat ditemui usai kegiatan sosialisasi,  Selasa (5/12/2018).

Di samping itu, lanjutnya, mungkin ada oknum yang sengaja melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi dalam pengelolaan aset daerah.

“Bisa juga misalkan oknum BPN (Badan Pertanahan Nasional, red) yang memberikan informasi, tanah itu terlantar. Itu yang menjadi celah-celah korupsi,” sambungnya.

Ketua Tim Korsupgah KPK, Trigamareva/Foto : Bakri

Ia menegaskan bahwa kasus tersebut sudah pernah ditemukan di beberapa daerah. KPK melakukan pendampingan dalam hal pengelolaan aset daerah karena telah mendapatkan beberapa pengalaman. Karena tim Korsubgah telah melakukan pendampingan tidak hanya di Kota Kendari akan tetapi di beberapa kota yang ada di Indonesia misalnya Surabaya dan daerah lainnya.

“Jadi kita nantinya buat prioritas, makanya pertemuan ini semuanya kita kumpul, kita mengidentifikasi di Kendari masalahnya apa, setelah diidentifikasi kita klasifikasi mana yang mudah tapi nilainya besar itu yang kita prioritaskan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Plt. Walikota Kendari, Sulkarnain K menambahkan bahwa pihak Pemerintah Kota Kendari mendapatkan pendampingan dari Korsupgah KPK dalam hal pengelolaan aset daerah. Ia juga mengatakan bahwa pihak Pemkot Kendari merasa terbantu dengan adanya pendampingan tersebut.

“Tidak mungkin bisa dituntaskan sendiri oleh Pemerinta Kota Kendari, kita butuh suport, kita butuh back up pihak lain dalam hal ini Korsupgah KPK,” ungkapnya.

Sulkarnain juga tidak menafikan bahwa saat ini pengelolaan aset daerah masih terdapat beberapa masalah. Namun dengan hadirnya tim Korsupgah KPK dirinya sangat berterimakasih sehingga dapat menyampaikan apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah.

“Mudah-mudahan dengan koordinasi hari ini, pendampingan yang dilakukan oleh Korsupgah ke depannya secara bertahap kita bisa tuntaskan aset-aset yang ada di Kota Kendari,” tuturnya. (*SR)

Mengawali karir di Warta Sultra sebagai wartawan, sempat berhenti untuk meyelesaikan pendidikan di Universitas Halu Oleo. Setelah mendapatkan gelar Sarjana Perikanan, melanjutkan tanggung jawab sebagai wartawan hingga akhirnya berhasil menempati posisi sebagai redaktur pelaksana sekaligus menjadi penanggung jawab kolom Jelajah Sultra.